FLPP & MBG: BIG NO Ketika Kebijakan Populer Tidak Menyentuh Akar Persoalan JiwaSehat | Opini Kebijakan Publik dan Kesejahteraan Masyarakat Pendahuluan Saya memilih posisi yang tegas: FLPP dan MBG adalah BIG NO. Bukan no karena menolak masyarakat memiliki rumah. Bukan pula no karena menolak anak-anak memperoleh makanan bergizi. Justru sebaliknya. Saya menolak pendekatan kebijakannya apabila kesejahteraan masyarakat dibangun terutama melalui subsidi konsumtif dan program berskala sangat besar, sementara persoalan struktural yang menyebabkan masyarakat membutuhkan subsidi tersebut tidak diselesaikan secara memadai. Dalam kebijakan publik, pertanyaan penting bukan hanya: «“Apakah program ini memberikan manfaat?”» Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah: «“Apakah manfaat tersebut merupakan penggunaan sumber daya publik yang paling efektif untuk menyelesaikan masalah yang hendak diatasi?”» Dua pertanyaan tersebut menghasilkan perspektif yang berbeda. Sebuah program dapat memberikan manfaat kepada penerima sekaligus tetap layak dipertanyakan dari sisi efektivitas, opportunity cost, keberlanjutan fiskal, ketepatan sasaran, tata kelola, dan kemampuan menyelesaikan akar masalah. --- 1. FLPP: Membantu Membeli Rumah, Tetapi Apakah Menyelesaikan Krisis Perumahan? FLPP atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan merupakan instrumen pembiayaan yang ditujukan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Skema ini memberikan berbagai kemudahan, termasuk bunga tetap 5 persen, uang muka mulai 1 persen, dan tenor pembiayaan tertentu. Secara sosial, tujuan tersebut terlihat sangat rasional: masyarakat berpenghasilan rendah membutuhkan rumah → pemerintah membantu pembiayaan → masyarakat dapat memiliki rumah. Namun rantai logika tersebut mempunyai persoalan. Masalah pertama: subsidi pembiayaan bukan berarti harga rumah menjadi murah secara struktural. Jika masalah utama berasal dari: - harga tanah, - lokasi pekerjaan yang jauh dari perumahan, - biaya transportasi, - kualitas infrastruktur, - keterbatasan lahan, - ketimpangan pembangunan wilayah, - rendahnya pendapatan rumah tangga, maka menurunkan biaya pembiayaan tidak otomatis menyelesaikan persoalan tersebut. Yang terjadi bisa saja hanya: masyarakat dibuat lebih mampu membeli produk perumahan yang sudah tersedia. Padahal pertanyaan yang lebih fundamental adalah: «Mengapa masyarakat berpenghasilan rendah harus membeli rumah dengan struktur harga seperti sekarang?» --- 2. Risiko “Memperpanjang Kemampuan Membayar”, Bukan Menurunkan Beban Ekonomi Salah satu kecenderungan dalam kebijakan pembiayaan adalah memperpanjang tenor untuk membuat cicilan terlihat lebih terjangkau. BP Tapera pada 2026 bahkan membahas kemungkinan memperpanjang tenor FLPP hingga 40 tahun. Secara matematis, tenor yang lebih panjang memang dapat menurunkan pembayaran periodik. Tetapi ada perbedaan besar antara: “angsuran lebih ringan” dan “rumah menjadi lebih terjangkau secara ekonomi.” Keduanya bukan hal yang sama. Jika harga aset tetap tinggi sementara kemampuan pendapatan masyarakat tidak meningkat secara proporsional, memperpanjang tenor dapat menggeser persoalan dari: tidak mampu membeli menjadi mampu membeli, tetapi terikat kewajiban finansial dalam waktu sangat panjang. Karena itu, kebijakan perumahan seharusnya tidak berhenti pada pertanyaan: «“Bagaimana masyarakat mampu membayar rumah?”» Tetapi juga: «“Bagaimana masyarakat memiliki pendapatan yang cukup untuk hidup layak setelah membayar rumah?”» --- 3. FLPP Juga Membutuhkan Pengawasan Ketat Ini bukan persoalan teoritis. Pada 2026, BP Tapera melaporkan telah menindaklanjuti rekomendasi BPK terkait ketidaktepatan sasaran penyaluran FLPP kepada 10 debitur dengan nilai total Rp1,26 miliar. Dana tersebut kemudian ditindaklanjuti untuk dikembalikan. Memang, temuan tersebut telah ditindaklanjuti. Namun secara kebijakan publik, keberadaan temuan seperti ini menunjukkan satu hal penting: semakin besar program subsidi, semakin besar pula kebutuhan terhadap sistem verifikasi, monitoring, audit, dan pengawasan. Artinya, biaya kebijakan bukan hanya uang yang diberikan kepada penerima. Ada pula: - biaya administrasi, - biaya pengawasan, - biaya verifikasi, - biaya pembangunan sistem, - biaya koreksi kesalahan, - serta opportunity cost dari anggaran tersebut. --- 4. MBG: Apakah Masalah Gizi Diselesaikan dengan Memberikan Makanan? Sekarang kita masuk ke MBG. Secara normatif, sulit menolak gagasan: «anak membutuhkan makanan bergizi.» Namun kebijakan publik tidak boleh berhenti pada premis moral. Masalah gizi adalah persoalan multidimensional. Status gizi dipengaruhi oleh: - kualitas dan kuantitas makanan, - pendapatan keluarga, - sanitasi, - air bersih, - penyakit infeksi, - pendidikan, - perilaku kesehatan, - lingkungan, - akses layanan kesehatan, - kondisi ibu dan anak, - serta ketahanan pangan rumah tangga. Karena itu, memberikan makanan adalah salah satu intervensi terhadap masalah gizi, bukan keseluruhan solusi masalah gizi. --- 5. Skala MBG Membuat Persoalan Tata Kelola Menjadi Sangat Besar Besarnya skala program harus menjadi perhatian serius. Dalam RAPBN 2026, pemerintah merencanakan anggaran MBG melalui K/L sebesar Rp268 triliun. Dokumen tersebut juga mencatat kebutuhan anggaran Rp335 triliun untuk target 82,9 juta peserta. Dalam perkembangan 2026, BGN melaporkan pagu MBG sebesar Rp218,77 triliun dan realisasi Rp139,77 triliun atau 63,89 persen hingga 16 September 2026. Angka tersebut bukan sekadar angka administratif. Ia menunjukkan bahwa MBG merupakan kebijakan fiskal dengan skala yang sangat besar. Maka pertanyaan akademiknya harus berubah dari: «“Apakah anak mendapatkan makanan?”» menjadi: «“Apakah setiap rupiah yang digunakan menghasilkan peningkatan status gizi yang sebanding dengan biaya program?”» Inilah inti persoalan cost-effectiveness. --- 6. Makanan Gratis Tidak Sama dengan Perbaikan Status Gizi Program makanan dapat gagal mencapai tujuan gizi apabila: - komposisi makanan tidak sesuai kebutuhan, - kualitas bahan pangan tidak konsisten, - distribusi tidak tepat, - makanan tidak dikonsumsi, - terjadi pemborosan, - terdapat masalah keamanan pangan, - atau program tidak terintegrasi dengan intervensi kesehatan lainnya. Karena itu, BGN sendiri telah menerbitkan regulasi mengenai standar gizi dalam pelaksanaan MBG. Regulasi tersebut mencakup komposisi makanan, kualitas pangan, serta pemantauan dan evaluasi. BGN juga telah mengatur pengelolaan sisa pangan, sampah, dan air limbah dalam penyelenggaraan MBG. Artinya, semakin jelas bahwa program berskala besar bukan sekadar persoalan “memasak lalu membagikan makanan.” Ia merupakan sistem logistik, kesehatan masyarakat, keamanan pangan, pengadaan, distribusi, pengawasan, dan pengelolaan limbah. --- 7. Risiko Program Berskala Besar: Semakin Besar Sistem, Semakin Besar Titik Kegagalannya Dalam sistem kompleks, setiap tambahan mata rantai menciptakan titik risiko baru. MBG membutuhkan: pengadaan → pemasok → penyimpanan → pengolahan → distribusi → konsumsi → pengawasan → evaluasi. Jika salah satu komponen gagal, kualitas hasil akhirnya dapat terganggu. Kasus di Bantul pada 2026 menunjukkan mengapa pengawasan keamanan pangan menjadi persoalan penting. Pemerintah daerah melakukan evaluasi setelah terdapat kejadian yang dilaporkan menimpa ratusan siswa dan kemudian memperluas monitoring hingga tingkat kapanewon. Ini tidak otomatis membuktikan bahwa seluruh program MBG gagal. Tetapi kasus tersebut memperlihatkan risiko implementasi yang harus diperhitungkan dalam desain kebijakan. --- 8. Opportunity Cost: Uang yang Dipakai untuk A Juga Tidak Bisa Dipakai untuk B Ini bagian yang sering hilang dalam perdebatan publik. Anggaran negara bukan sumber daya tanpa batas. Jika ratusan triliun rupiah digunakan untuk suatu program, maka masyarakat secara tidak langsung juga harus bertanya: «Apa yang tidak mendapatkan anggaran sebesar itu?» Inilah konsep opportunity cost. Anggaran yang besar untuk MBG dan berbagai subsidi perumahan harus dibandingkan dengan kemungkinan investasi pada: - peningkatan kualitas sekolah, - layanan kesehatan primer, - sanitasi, - air bersih, - pencegahan stunting, - penguatan ekonomi keluarga, - penciptaan lapangan kerja, - peningkatan produktivitas, - transportasi publik, - pembangunan infrastruktur dasar, - dan penguatan pendapatan masyarakat. Bukan berarti semua alternatif tersebut otomatis lebih baik. Namun itulah yang seharusnya dibandingkan secara empiris. --- 9. Negara Seharusnya Mengurangi Ketergantungan terhadap Subsidi Kesejahteraan yang sehat bukanlah kondisi ketika semakin banyak orang membutuhkan bantuan pemerintah. Kesejahteraan yang sehat adalah ketika semakin banyak masyarakat: memiliki pendapatan yang cukup, memiliki akses terhadap layanan dasar, mampu membeli kebutuhan pokok, mampu memiliki atau menyewa hunian layak, dan mampu menjaga kesehatan tanpa terus bergantung pada subsidi. Dengan kata lain: «Tujuan kebijakan sosial seharusnya bukan memperbesar jumlah penerima bantuan, melainkan memperkecil jumlah masyarakat yang membutuhkan bantuan.» Ini adalah perbedaan antara social protection dan social dependency. Perlindungan sosial tetap penting. Tetapi perlindungan sosial seharusnya berjalan bersama strategi mobilitas ekonomi. --- 10. Mengapa Saya Mengatakan “BIG NO”? Karena keberatan saya bukan terhadap rumah. Dan bukan terhadap makanan bergizi. Keberatan saya adalah terhadap paradigma: «masalah struktural → diberikan subsidi → masalah dianggap selesai.» Saya menolak paradigma tersebut. Untuk FLPP, saya mempertanyakan kebijakan yang membuat masyarakat semakin mampu berutang untuk membeli rumah, sementara akar masalah harga tanah, lokasi, pendapatan, transportasi, kualitas hunian, dan tata ruang tetap harus diselesaikan. Untuk MBG, saya mempertanyakan kebijakan yang mengalokasikan sumber daya sangat besar untuk penyediaan makanan, sementara persoalan kemiskinan, ketahanan pangan rumah tangga, pendidikan gizi, sanitasi, layanan kesehatan, dan daya beli keluarga juga membutuhkan intervensi struktural. --- 11. Apa Alternatifnya? Menolak sebuah kebijakan seharusnya diikuti dengan pertanyaan: “Lalu apa?” Untuk perumahan, pendekatan dapat diarahkan pada: 1. Penyediaan hunian layak yang dekat dengan pusat pekerjaan. 2. Reformasi tata ruang dan pemanfaatan lahan. 3. Transportasi publik yang terintegrasi dengan kawasan hunian. 4. Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni. 5. Pengembangan sewa terjangkau. 6. Peningkatan pendapatan dan produktivitas pekerja. 7. Pembangunan perumahan publik yang benar-benar berbasis kebutuhan lokal. Sedangkan untuk masalah gizi: 1. Penguatan layanan kesehatan primer. 2. Pencegahan stunting sejak masa kehamilan. 3. Perbaikan sanitasi dan air bersih. 4. Pendidikan gizi keluarga. 5. Peningkatan ketahanan pangan rumah tangga. 6. Intervensi yang lebih kuat pada kelompok berisiko tinggi. 7. Penguatan ekonomi keluarga miskin agar mampu memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri. Pendekatan tersebut tidak berarti makanan sekolah atau bantuan perumahan harus hilang dalam semua kondisi. Yang ditolak adalah menjadikan satu program besar sebagai jawaban universal terhadap persoalan yang multidimensional. --- 12. Kesimpulan: BIG NO terhadap Paradigma, Bukan terhadap Rakyat Saya tetap pada posisi: FLPP & MBG — BIG NO. Namun penolakan tersebut bukan berarti: “Saya tidak peduli masyarakat miskin.” Justru sebaliknya. Saya menolak karena saya menganggap masyarakat berhak memperoleh kebijakan yang lebih efektif, lebih terukur, lebih transparan, lebih berkelanjutan, dan lebih mampu menyelesaikan akar persoalan. Rumah yang layak memang penting. Makanan bergizi memang penting. Tetapi masyarakat juga membutuhkan: pendapatan yang layak, pekerjaan yang produktif, pendidikan berkualitas, layanan kesehatan yang kuat, lingkungan yang sehat, tata ruang yang rasional, dan pemerintahan yang mampu mengelola uang publik dengan sangat hati-hati. Kesejahteraan tidak seharusnya diukur dari: berapa banyak subsidi yang dibagikan. Kesejahteraan seharusnya diukur dari: «berapa banyak manusia yang akhirnya mampu hidup layak tanpa harus terus-menerus bergantung pada subsidi.» Dan di titik inilah perdebatan tentang FLPP dan MBG seharusnya dimulai. Bukan: “Program ini populer atau tidak?” Melainkan: «“Apakah ini benar-benar cara terbaik menggunakan sumber daya negara untuk meningkatkan kualitas hidup manusia?”» Jika jawabannya belum meyakinkan, maka BIG NO bukan sekadar slogan. Ia adalah posisi kritis yang layak diuji melalui data, evaluasi dampak, cost-effectiveness, dan bukti jangka panjang.